Minggu . 16 Desember 2018

Gubernur Kalbar Berencana Moratorium Izin Perkebunan Sawit

2018-11-07

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji atau yang akrab disapa Bang Midji berencana melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Ia juga mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi agar perkebunan sawit dapat menguntungkan petani sawit dan rakyat kecil secara langsung.

Hal ini dilakukan mengingat lebih banyak perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan pengusaha besar namun tidak secara langsung menguntungkan petani sawit dan rakyat kecil.

"Perkebunan sawit di Kalbar ini nomor 2 se-Indonesia tapi faktanya tidak banyak menyejahterakan petani sawit dan rakyat kecil secara langsung, lebih banyak menguntungkan pengusaha besar yang berkantor di Jakarta dan bayar pajak di Jakarta," ungkap Bang Midji dalam keterangan tertulis, Senin (15/10/2018).

Saat ditemui Tim Ekspedisi dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Bang Midji menambahkan selain tidak banyak menguntungkan rakyat kecil secara langsung, perkebunan kelapa sawit juga merusak ekosistem, yakni merusak kesuburan tanah dan mengakibatkan kekeringan.

Selain itu, ia menyampaikan pembukaan lahan sawit yang biasanya dilakukan dengan pembakaran hutan mengakibatkan berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya polusi udara.

Sebelumnya, ketika menjabat sebagai Wali Kota Pontianak, Bang Midji juga sempat melakukan moratorium terkait izin perkebunan sawit. Hal itu pun akan diteruskan di Kalimantan Barat sebab menurutnya harga sawit yang dibeli oleh tengkulak cenderung merugikan petani sawit.

Ia pun berharap ada perbaikan nasib bagi petani sawit di mana keadilan didahulukan dengan tidak hanya memihak pada pemodal dan perusahaan besar tapi juga memihak kepada rakyat kecil.

Bang Midji Akan Perbaiki Jalanan 'Bubur' di Kalbar

Selain berpendapat terkait perkebunan sawit, Bang Midji yang baru saja dilantik pada 5 September lalu juga menyampaikan keprihatinnya terhadap kondisi jalanan di Kalimantan Barat yang seperti bubur saat musim hujan. Untuk itu, pihaknya akan memprioritaskan perbaikan jalanan agar mulus meski APBD Kalbar tidak terlalu besar.

"Insyaallah ada total 8 ruas jalan di Kalbar yang kalau musim hujan seperti bubur, akan kita perbaiki," ungkap Bang Midji.

Menurutnya, infrastruktur terutama akses jalan yang baik memiliki peran penting untuk perputaran ekonomi di Kalbar. Keberhasilannya dalam memimpin Pontianak selama 2 periode terutama dalam tata kota pun akan diterapkan dalam memperbaiki infrastruktur di Kalbar.

Selain mengutamakan perbaikan jalan, Bang Midji juga akan menganggarkan 20% APBD untuk pembangunan desa. Ia menargetkan setidaknya ada 200 desa di Kalbar yang bisa menjadi desa mandiri dengan layanan kesehatan dan pendidikan terpadu, serta berdaya dan maju di sektor ekonomi, infrastruktur, dan sosial.

"Saat ini hanya ada 1 desa mandiri dari 2.031 desa di Kalbar. Ke depan kita akan wujudkan 200 lebih desa mandiri," ujar Bang Midji.

Di samping itu, ia juga mengapresiasi langkah APPSI yang turun langsung ke tiap provinsi dan membantu mengekspos potensi serta kearifan lokal dari tiap provinsi.

Saat ini, Tim Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur dari APPSI telah tiba di provinsi ke-16 di Kalimantan Barat setelah sebelumnya menempuh penyeberangan selama 42 jam dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

(sumber : news.detik.com/Senin 15 Oktober 2018, 17:11 WIB)